Halselpos.com, Labuha–Dugaan praktik pungutan liar (pungli) mencuat di Pelabuhan Speed Boat Kupal, setelah sejumlah masyarakat dan penumpang mengeluhkan tindakan oknum petugas Dinas Perhubungan yang berjaga di pintu masuk pelabuhan. Mereka disinyalir meminta uang secara tidak resmi kepada setiap penumpang yang hendak masuk ke area pelabuhan.
Warga menyebutkan bahwa pungutan tersebut berkisar Rp 2.000 per orang, tanpa adanya tanda bukti pembayaran ataupun penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum pungutan tersebut. Berdasarkan Perda Kab. Hal-Sel No. 16 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Kami dipungut setiap kali masuk, tapi tidak pernah ada karcis atau keterangan resmi, karena karcis diberlakukan untuk kendaraan (roda dua/empat/sejenisnya). Kalau ini pungutan legal, mana aturannya “ujar, seorang penumpang reguler yang ditemui di area pelabuhan. Kamis, 12/06/2025
Praktik ini sudah berlangsung cukup lama, namun baru belakangan ini masyarakat mulai secara terbuka menyuarakan keluhan mereka. Beberapa penumpang mengaku muak dan merasa seperti “dipalak” setiap hendak menggunakan jasa transportasi laut dari pelabuhan tersebut.
“Pelabuhan ini fasilitas umum, harusnya memberikan pelayanan, bukan malah memberatkan. Kalau ini untuk kebersihan atau keamanan, tunjukkan aturannya. Jangan cuma main pungut saja,”kata Dani (47), warga Kupal.
Kekesalan masyarakat juga ditambah dengan sikap beberapa oknum petugas yang dianggap arogan dan tidak ramah saat dimintai penjelasan.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Perhubungan setempat maupun pengelola pelabuhan terkait dugaan tersebut. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti keluhan ini dengan serius dan melakukan audit terhadap sistem pengelolaan pelabuhan.
Praktik pungli di area fasilitas publik seperti pelabuhan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra pelayanan pemerintah yang bersih dan transparan.
