Halsel pos.com, Ternate–Sorotan tajam tertuju pada Kasatpol PP Provinsi Maluku Utara, Drs. Rahcmat Djabir, MM, setelah dinilai tidak mendukung suksesnya perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku Utara tahun 2025. Hal ini menyusul absennya personel Satuan Polisi Pamong Praja di lokasi acara pembukaan pameran yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara KH. Sarbin Sehe.
Padahal, kegiatan pembukaan pameran yang di buka langsung oleh wakil gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe tersebut merupakan salah satu rangkaian penting dalam perayaan HUT provinsi yang melibatkan sejumlah tamu undangan dan pejabat daerah. Namun, tidak tampak satu pun anggota Satpol PP yang bertugas mengamankan jalannya kegiatan.
Ketiadaan pengamanan dari aparat Satpol PP itu memicu pertanyaan publik terkait lemahnya koordinasi internal di tubuh instansi penegak perda tersebut.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Satpol PP Provinsi Maluku Utara, Djabal Badar, S.Pd, membenarkan bahwa pihaknya tidak menurunkan personel pada acara tersebut karena tidak adanya perintah langsung dari Kasatpol PP.
“Kami tidak menurunkan anggota karena memang tidak ada instruksi dari pimpinan,” ujar Djabal Badar saat di konfirmasih awak media melalui saluran teleponnya kamis (9/10/2026) menganatakan pengamanan tidak di lakukan oleh anggota satpol PP provinsi Maluku Utara karena tidak ada arahan dan perintah dari kasatpol PP provinsi Maluku Utara Drs. Rachmat Djabir. MM.
Pernyataan itu sontak menimbulkan reaksi di kalangan ASN dan masyarakat yang menilai bahwa sikap pimpinan Satpol PP tersebut menunjukkan minimnya kepedulian terhadap kegiatan resmi pemerintah provinsi. Beberapa pihak menilai, sebagai unsur pendukung ketertiban dan keamanan pemerintahan, Satpol PP seharusnya proaktif dan siap setiap saat mendukung kegiatan pemerintah, terlebih dalam momentum besar seperti perayaan HUT Provinsi.
“Ini soal komitmen dan loyalitas terhadap pemerintah daerah. Jika lembaga seperti Satpol PP tidak hadir saat momen penting, publik pasti menilai pimpinan tidak solid,” ujar salah satu ASN yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kasatpol PP Drs. Rahcmat Djabir, MM belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tidak memberikan instruksi pengamanan kepada jajarannya.
Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengevaluasi kinerja serta koordinasi internal antar organisasi perangkat daerah, agar kegiatan pemerintahan di masa mendatang berjalan tertib, aman, dan terkoordinasi dengan baik. (Red)
