Halselpos.com, Labuha–Aroma tak sedap kembali menyeruak dari internal UPTD Puskesmas Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Sejumlah staf menuding adanya praktik monopoli kewenangan dan anggaran oleh salah seorang staf, Marini Mansur, SKM.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Marini Mansur diduga menguasai penuh seluruh kegiatan, mulai dari Biaya Operasional Kesehatan (BOK), program BPJS, hingga agenda pelayanan lainnya. Kondisi tersebut membuat Kepala Puskesmas Babang, Noce Dumede, tak berdaya menjalankan tugas pokoknya.
“Semua kegiatan dan anggaran dia yang atur. Bahkan perannya sudah melebihi kepala puskesmas,” ungkap salah seorang staf yang enggan disebutkan namanya, Senin (30/9/2025).
Diduga Dilindungi “Orang Dalam”
Marini Mansur, yang diketahui merupakan istri Kepala Puskesmas Kayoa sekaligus kakak kandung anggota DPRD Halsel, Masdar Mansur, disebut semakin leluasa bertindak. Kepada koleganya, ia bahkan kerap menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat dimutasi atau dijatuhi sanksi karena memiliki “orang dalam” yang kuat.
Situasi ini menimbulkan keresahan dan kecemburuan internal. Beberapa staf menilai, persoalan serupa sudah terjadi sejak lama, bahkan setiap kali terjadi pergantian kepala puskesmas.
“Setiap kepala puskesmas baru, masalah ini tetap muncul. Hubungan staf dengan atasan jadi tidak harmonis,” beber sumber lain.
Dorongan Audit dan Proses Hukum
Melihat kondisi tersebut, para staf mendesak Inspektorat Halsel dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun melakukan audit investigasi terhadap penggunaan dana BOK di Puskesmas Babang.
Selain itu, DPRD Halsel juga diminta turun tangan untuk mempertanyakan dugaan monopoli anggaran dan kegiatan ini. Desakan itu muncul agar ada rekomendasi resmi kepada Kejaksaan Negeri Halsel di bawah pimpinan Kajari Ahmad Pathoni untuk memproses hukum kasus ini.
“Ini sudah melanggar etika birokrasi. Seorang staf tidak bisa mengambil alih tugas kepala puskesmas. Harus ada penindakan tegas agar pelayanan kesehatan tidak terganggu,” tegas salah seorang staf.
Publik Menanti Sikap Pemkab dan Aparat Hukum
Hingga berita ini dipublikasikan, wartawan masih berupaya menghubungi Marini Mansur maupun Kepala Puskesmas Babang, Noce Dumede, guna mendapatkan klarifikasi langsung.
Kasus dugaan monopoli anggaran ini kini menjadi sorotan publik, terlebih karena menyangkut pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Publik menanti langkah tegas dari Pemkab Halsel, DPRD, dan aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan serta etika birokrasi di lingkungan puskesmas. (Red)
